Anggaran

_{Anggaran UN Dimainkan}

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa (Kemendikbud) Indonesia kembali mendapat sorotan. Seknas Fitra menmcurigai ada permainan dalam menentukan pelaksana proyek pengadaan dan distribusi bahan UN.

Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencurigai ada permainan dalam penentuan perusahaan pelaksana proyek pengadaan dan distribusi bahan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 sebesar Rp.120.457.937.603.  Kordinator Investigasi Dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan, proses lelang yang dilakukan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seperti sudah diatur.

Beberapa perusahaan yang punya harga penawaran tinggi dan mahal, dimenangkan dalam lelang penggandaan dan distribusi bahan UN. "Anehnya, perusahaan yang punya penawaran rendah dan murah justru dikalahkan. Misalnya, pada paket 1, pemenang lelang adalah PT Balebat Dedikasi Prima. Tetapi, PT. Balebat Dedikasi Prima, ikut juga pada paket 3 dengan penawaran lebih rendah dan murah. Namun, bisa dikalahkan PT Ghalia Indonesia Printing," kata Uchok,  12 Maret 2013.

Dikatakan Uchok, kejanggalan lain juga tampak dalam proses penggandaan dan distribusi bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013 Paket 2, dengan nilai paket Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 17.691.386.400. Lelangnya dimenangkan PT Pura Barutama, Jln. AKBP Agil Kusumadya 203 Kudus, dengan nilai penawaran sebesar Rp 14.562.448.000.

Terlalu Mahal

Padahal, nilai penawaran dari PT Pura Barutama itu terlalu mahal bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang penawarannya lebih murah, seperti PT Perca sebesar Rp 13.264.292.271,  PT Jasuindo Tiga Perkasa TBK sebesar Rp 13.396.078.115, dan PT Ghalia Indonesia Printing sebesar Rp 14.454.192.848.

Demikian juga dengan pengaturan terlihat dalam proses lelang penggandaan dan distribusi bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013 Paket 3, dengan nilai paket HPS sebesar Rp 27.162.209.903. Paket ini dimenangkan PT Ghalia Indonesia Printing yang beralamat di Jln Rancamaya Km 1 No.47 Ciawi Bogor, dengan nilai penawaran sebesar Rp 22.489.952.830.

Padahal, nilai penawaran dari PT Ghalia Indonesia Printing terlalu mahal bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang penawarannya lebih murah tetapi dikalahkan, seperti PT Aneka Ilmu sebesar Rp 17.107.372.806, PT Jasuindo Tiga Perkasa sebesar Rp 21.171.902.444, dan PT Balebat Dedikasi Prima sebesar Rp 21.604.198.430.

Hal serupa juga terjadi dalam proses lelang pengadaan dan distribusi bahan UN Tahun Pelajaran 2012/2013 Paket 5, dengan nilai paket HPS sebesar Rp 19.607.732.020. Paket ini justru dimenangkan PT Karsa Wira Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp 16.370.616.240. Padahal, nilai penawaran perusahaan lainnya lebih murah tetapi dikalahkan, seperti PT Jasuindo Tiga Perkasa TBK sebesar Rp 12.505.462.948, PT Ghalia Indonesia Printing sebesar Rp 16.019.252.213, PT Temprina Media Grafika sebesar Rp 16.262.292.640.

Sangat Mencolok

Menurut Uchok, bagi-bagi proyek sangat mencolok karena perusahaan yang dikalahkan dalam proses lelang paket tertentu, dimenangkan juga dalam pengadaan paket lainnya. Padahal, nilai penawarannya juga tinggi. Sebagai contoh, PT Temprina Media Grafika yang dimenangkan dalam lelang penggandaan dan distribusi Bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013 Paket 6, dengan nilai penawaran sebesar Rp 14.784.516.032.

Padahal, nilai penawaran perusahaan lainnya lebih murah tetapi dikalahkan, seperti PT Perca dengan penawaran sebesar Rp 13.042.338.848, PT Ghalia Indonesia Printing dengan penawaran sebesar Rp 14.205.828.197, PT Balai Pustaka (Persero) dengan penawaran sebesar Rp 14.268.317.184, Perum Percetakan Negara RI dengan nilai penawaran sebesar Rp 14.613.470.168.

Kemudian, PT Balebat Dedikasi Prima yang dimenangkan dalam proses lelang penggandaan dan distribusi bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013 Paket 1. Dengan nilai penawaran sebesar Rp.12.951.707.377.

Kemudian, PT Jasuindo Tiga Perkasa TBK yang dimenangkan dalam proses lelang penggandaan dan distribusi bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket A/Ula, Paket B/Wusta, Paket C, dan Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013 Paket 4. Dengan nilai penawaran sebesar Rp.13.726.112.268.

Melihat fenomena tersebut, FITRA mendesak DPR agar meminta  pertanggungjawaban Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang terlalu mahalnya penggandaan dan distribusi bahan UN dan terduga ada indikasi mark up (penggelembungan) harga.

Selain itu, Fitra meminta aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan Kejaksaan untuk masuk ke penyelidikan proyek penggandaan dan distribusi bahan UN. "Sebab diduga ada indikasi mark up harga dalam kasus tersebut," kata Uchok. O ato

Penawar Lelang Harga Tinggi Menang

Pemborosan Logsitik UN Rp 7,2 M

Lelang logistik ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2012/2013 tuntas. Hasilnya pemerintah menggelontorkan uang sebesar Rp 94,885 miliar untuk urusan pengadaan dan distribusi naskah UN untuk enam paket lelang itu. Muncul dugaan pemborosan anggaran hingga Rp 7,2 miliar dalam lelang ini.

Dugaan telah terjadi pemborosan ini dibeber Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Mereka telah menganalisis hasil lelang yang dijalankan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud). Hasilnya pemenang tender untuk enam paket lelang itu rata-rata menawar dengan harga tinggi.

“Jika Kemendikbud lebih selektif menentunkan pemenang lelang, penghematan lelang logistik UN ini bisa digenjot lagi,” ujar Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi. Versi Fitra, penghematan sebesar Rp 25,5 miliar yang telah dilakukan Kemendikbud bisa ditingkatkan lagi minimal menjadi Rp 32,8 miliar.

Uchok mencontohkan untuk lelang paket 2 dimenangkan oleh PT Pura Barutama yang berkedudukan di Kudus dengan penawaran Rp 14,526 miliar. Padahal ada peserta lelang lain, yakni PT Perca yang menawar senilai Rp 13,264 miliar atau PT Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai penawaran Rp 13,396 miliar. Kasus seperti ini juga muncul untuk paket-paket lelang logistik UN 2013 lainnya.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar membenarkan jika lelang untuk enam paket pengadaan dan pendistribusian logistik UN 2013 sudah rampung. Dia mengatakan jika penawaran seluruh peserta lelang yang dinyatakan menang sudah di bawah harga perkiraan sementara (HPS) yang ditetapkan Ke­men­dikbud. “Memang benar juga ada pemenang lelang yang harga penawarannya tinggi,” katanya.

Meskipun begitu, Haryono mengatakan, panitia lelang memiliki kriteria teknis tersendiri untuk menetapkan pemenang lelang. Pengadaan dan distribusi logistik UN 2013 memiliki standar teknis khusus. Di antaranya urusan keamanan dan kriteria security printing. ”Jadi, tolong dibedakan angara tender logistik UN ini dengan tender-tender pengadaan fisik lainnya,” kata dia.

Jika pemenang lelang ditetapkan dengan kreteria asal murah tetapi tidak memenuhi standar, bisa terjadi chaos nasional. “Misalnya lemah dalam distribusi tetapi karena pena­warannya murah dipaksakan me­nang, bisa bubar itu UN,” kata mantan pimpinan KPK itu. Dia mengatakan jika peserta tender yang tidak mengutamakan keamanan bisa memperbesar risiko kebocoran soal UN.  O ato

Mendikbud Maju Tak Gentar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh meyakini Kurikulum 2013 akan mentransformasi pendidikan nasional. “Pokoknya top-lah Kurikulum 2013. Pembelajaran menekankan pada kreativitas, inovasi, dan karakter,” kata Nuh ketika tampil dalam seminar nasional bertajuk ‘Strategi Mengimplementasikan Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional" di Kampus Universitas Terbuka, Tangerang.

Ucapan M Nuh itu kian menggambarkan bahwa dia pantang mundur menerapkan kebijakan baru, meski banyak pihak mengingatkan agar kurikulum baru ini ditunda atau kalau perlu urung dilaksanakan. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), masih bersikeras mengingatkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menunda pelaksanaan kurikulum 2013. Pasalnya, muncul kekhawatiran pada implementasinya yang dipersiapkan secara singkat, terburu-buru, seolah mengejar deadline pemilihan umum 2014.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Wayan Koster mengatakan, pihaknya siap membantu pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar kurikulum baru ini dapat terlaksana dan diterima. Namun penerapannya sebaiknya ditunda dan persiapannya dimatangkan terlebih dahulu. “Kami bukan tidak setuju. Saya juga tertarik dengan tematik integratif dalam kurikulum baru ini. Tapi yang menurut saya bagus ini, belum tentu bagus untuk masyarakat," katanya.

Menurut Koster, penundaan pelaksanaan kurikulum baru hingga 2014 dinilai lebih bijak daripada memaksakan untuk diterapkan pada tahun ini. Namun jika pemerintah tetap menginginkan pelaksanaan pada tahun ini, maka sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu. Jika sampai gagal, DPR akan disalahkan karena dianggap tidak sampaikan aspirasi rakyat yang belum siap. Tapi kalau berhasil pemerintah yang dipuji. Sebaiknya uji coba saja dulu.

Kehendak pemerintah yang memaksakan pelaksanaan kurikulum baru pada Juni 2013 dianggap beberapa kalangan sebagai terlalu ambisius. Anggota Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR Ferdiansyah, mengatakan perubahan Kurikulum 2013 masih kontroversial dan tergesa-gesa. Bahkan dia menambahkan, mendikbud belum menyampaikan hasil  evaluasi yang komprehensif terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  2006 yang efektif baru berjalan tiga tahun. Selain itu, Kemendikbud  tidak memiliki grand design terhadap rencana pelaksanaan kurikulum baru pada seluruh aspek.

“Panja Kurikulum selama ini melihat guru belum pernah diajar dengan baik untuk membuat dan mengembangkan kurikulum. Belum lagi kondisi adanya disparitas guru yang cukup jauh antara guru di perkotaan dan pedesaan. Dinilainya pula, ada pihak-pihak dalam proses pembuatan kurikulum baru tidak dilibatkan, di antaranya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),” jelas Ferdiansyah.

Secara tepisah, Ketua Panja Kurikulum Komisi X DPR Utut Adianto mengatakan, Panja Kurikulum sebenarnya sudah disiapkan sejak Juni 2012 untuk mengawal perubahan Kurikulum yang disiapkan pemerintah. “Tetapi, secara tiba-tiba pada Agustus 2012 pemerintah sudah siap dengan draft Krikulum yang seolah-seolah sudah barang jadi, yang siap diimplementasikan. Kami merasa di-fait accomply oleh pemerintah,” kata Utut. O ato