NOVUM: 2013

Irjen Pol. Benny Mamoto Dilaporkan Memeras | Beritabatavia.com

Menjelang masa pensiun, Deputi Pemberantasan Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Pol. Benny J. Mamoto kesandung masalah. Sang jenderal dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Helena warga Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Laporan dengan nomor LP TBL/288/VI/2013/Bareskrim tanggal 28 Juni 2013, berkaitan dengan kasus pemerasan terhadap wanita yang berprofesi money changer.

Saat dikonfirmasi wartawan, Benny mengaku tidak mengenal si pelapor bernama Helena. Laporan ini dianggap merupakan sebuah skenario dari pihak yang tidak senang atas apa yang telah dilakukannya dalam memberantas narkoba.

"Saya dilaporkan memeras ? Saya tidak pernah memeras dan juga tidak pernah menyuruh anggota memeras. Pihak-pihak yang tidak senang terhadap saya adalah para sindikat narkoba, sehingga mereka merasa terganggu dengan operasi narkoba yang pernah dilakukannya," papar jenderal bintang dua kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/7).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Helena yang seorang pengusaha bidang penukaran mata uang. Pada Februari 2012 lalu melakukan transaksi di bank diketahui rekeningnya telah diblokir oleh BNN sesuai surat yang diterima oleh PPATK dengan alasan adanya transaksi mencurigakan.

Rekening PT SMC itu diduga melakukan transaksi dengan seorang berinisial WW, pemilik rekening BCA yang dicurigai melakukan transaksi narkoba. Diketahui, pemblokiran itu ditandatangani oleh Benny J. Mamoto.

Namun Helena menuding pemblokiran itu tidak ada kejelasan dari BNN dan sangat merugikannya karena harus menanggung biaya operasional BNN hingga mencapai ratusan juta rupiah untuk membuka rekening tersebut.

Kamis (4/7/2013) malam, seorang anggota Bareskrim Polri menyita sejumlah berkas milik Deputi Pemberantasan Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol. Benny J. Mamoto di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur.

Hal ini berdasarkan laporan seorang petugas keamanan BNN yang melapor ke Mapolres Jakarta Timur terkait penyitaan berkas tersebut. "Orangnya ngaku dari Mabes Polri, langsung ke ruangan Pak Benny ambil berkas-berkas," ujar salah seorang petugas
keamanan BNN.

Penyitaan berkas yang dilakukan di ruangan Benny J. Mamoto itu diduga terkait dengan pelaporan seorang pengusaha bernama Helena warga Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pemerasan yang dilakukan Benny J. Mamoto.

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Ronny Franky Sompie mengaku belum mengetahui adanya laporan dugaan pemerasan yang dilakukan Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Irjen Benny J. Mamoto terhadap seorang pengusaha bernama Helena warga Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

"Malah saya baru dengar berita (kasus Benny Mamoto), tapi tentang kebenarannya saya belum tahu juga. Saya belum cek," ujar Kadihumas Polri, Jumat (5/7).

Ronny juga mengaku belum tahu adanya penyidik Bareskrim Polri yang dilaporkan oleh BNN ke Polres Jakarta Timur, terkait dugaan penyitaan berkas secara paksa di Gedung BNN pada Kamis (4/7/2013) malam. "Saya sendiri belum dengar. Kan harus dicek ke Polres Jakarta Timur, apa betul ada laporannya," ucapnya. o eeee

Abang None Dituntut Pahami Akar Budaya Betawi | Beritabatavia.com

Abang None Dituntut Pahami Akar Budaya Betawi | Beritabatavia.com
Para finalis Abang None (Abnon) Jakarta dituntut untuk memahami akar budaya Betawi. Diharapkan para finalis tidakmelupakan budaya Betawi sebagai karakter Kota Jakarta.

"Kita ingin memperkuat akar budaya, sehingga nanti yang berkaitan dengan akar budaya kita lebih ditonjolkan dan dipertajam," papar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) usai menerima para finalis Abang None Jakarta 2013 di Balai Kota, Senin (1/7).

Ia mengatakan, jangan sampai Jakarta ini setiap harinya hanya berbicara soal ekonomi, mal, dan kemodernan lainnya, padahal Jakarta bila digali dan diangkat akar budayanya sangat bagus.

Abang dan None Jakarta harus banyak kemampuan, sehingga tidak akan hanya mendampingi gubernur atau wakil gubernur saat ada acara berlangsung. "Saya akan fungsikan mereka sebagai marketers kotanya. Bisa muter ke setiap provinsi atau negara lain apabila secara produk kemasan kita sudah siap. Karena saya melihat negara-negara yang kemajuan turisnya tinggi dikerjakan oleh marketing langsung menuju konsumen langsung," katanya.

Bukan hanya itu, berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, malam final pemilihan Abnon Jakarta 2013 akan digelar di ruang terbuka yakni, Plasa Monas sisi timur pada Rabu (3/7).

"Saya minta pagelaran abnon dilaksanakan di lapangan terbuka. Yang dulu-dulu katanya di hotel, di gedung megah. Tahun ini saya minta lebih merakyat agar bisa ditonton masyarakat. Biar masyarakat bisa menyaksikan proses abnon seperti apa," ujar Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, kemarin.

Nantinya, kata Jokowi, malam pemilihan abnon yang digelar di Monas akan ditonton minimal sebanyak 10 ribu penonton. Jokowi juga berpesan, Jakarta tidak boleh kehilangan karakter dan indentitas sehingga proses ini dapat mengedukasi anak muda untuk tidak lupa budaya Betawi. Langkah tersebut dilakukan untuk membetawikan Jakarta, membetawikan metropolitan karena akar budaya Jakarta adalah Betawi.

"Jangan sampai Bahasa Inggris pinter, Jerman pinter tapi bahasa Betawi nggak pinter. Jangan sampai nanti ditanya tentang almarhum Benyamin S tidak tahu. Yang dinyanyikan almarhum juga nggak tau. Tapi giliran ditanya Freddie Mercury, tahu. Misalnya, ditanya Queen, Guns and Roses, ngerti. Begitu ditanya gambang kromong nggak tahu. Hati-hati ini," kata Jokowi.

Malam final pemilihan abnon Jakarta 2013 akan digelar Rabu (3/7) mulai pukul 19.00 di Plaza Monas Sisi Timur. Ajang pemilihan Abang None Jakarta 2013 diikuti oleh sebanyak 1.854 peserta dari enam wilayah di DKI Jakarta. Angka ini meningkat sekitar 21,06 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.467 peserta.

Para finalis abnon Jakarta 2013 dibekali berbagai pengetahuan mulai dari kehumasan, pemasaran, pemerintahan dan kepariwisataan, sejarah Jakarta dan kebudayaan betawi, etiket dan kepribadian, bahaya dan pencegahan narkoba, penampilan dan tata busana, keprotokolan dan teknik membawa acara, hospitality industri, psikologi dan bahasa asing. o dayu

Irjen Pol. Benny Mamoto Dilaporkan Memeras | Beritabatavia.com

Rabu, 27 Maret 2013

Implementasi UU BPJS dan SJSN:

‘Memalak’ Pekerja Atas Dasar UU

Penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) dan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) masih terus dikumandangkan pekerja. Kedua undang-undang itu dinilai bertentangan dengan amanat UUD 1945, terutama Pasal 34 (2) yang berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Tidak hanya itu, UU BPJS dan SJNS juga dinilai mensahkan ‘pemalakan’ terhadap para pekerja yang direstui oleh UU.

Sebenarnya, jaminan sosial bagi seluruh rakyat dalam sebuah negara sangat penting. Melalui program itu, seluruh rakyat akan mendapatkan kesejahteraan sosial baik kesehatan, pendidikan maupun jaminan hari tua (pensiun). Hal itu bisa diatur oleh UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Namun, UU ini bukan mengatur jaminan sosial seperti yang diharapkan, sebaliknya justru mengatur tentang asuransi sosial yang kelola BPJS.

Seperti pada Pasal 19 ayat 1 UU SJSN yang menegaskan: Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Begitu juga dalam hal jaminan kecelakaan kerja (Pasal 29), jaminan hari tua (pasal 35), jaminan pensiun (pasal 39) dan jaminan kematian (pasal 43). Yang dimaksud prinsip asuransi sosial itu adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya” seperti yang tertulis pada Pasal 1 ayat 3.

Artinya, UU SJSN secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial kepada rakyatnya menjadi kewajiban rakyat untuk mendapatkan jaminan sosial itu. Dengan UU ini hak sosial rakyat justru diubah menjadi kewajiban. Padahal, jaminan sosial bagi seluruh rakyat dalam sebuah negara sangat penting. Melalui program itu seluruh rakyat akan mendapatkan kesejahteraan sosial baik kesehatan, pendidikan maupun jaminan hari tua.

Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) menyatakan, UU SJSN adalah sebuah instrumen pemerintah untuk ‘memalak’ pekerja di Indonesia. Karena, isinya menarik iuran wajib setiap bulan dari pekerja dengan cara mudah dan direstui UU. Mungkin saja untuk yang miskin akan dibayari pemerintah, namun atas nama hak sosial, sebenarnya rakyat ditipu.

Coba lihat Bab 5 pasal 17, ayat 1, 2 dan 3 UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Ayat 1: Tiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya berdasarkan prosentase upah atas suatu jumlah nominal tertentu. Ayat 2: Pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya dan menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan ke BPJS secara berkala. Ayat 3: besarnya iuran ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

UU SJNS tidak ada sisi positifnya bagi kaum pekerja. Apalagi UU tersebut dibidani oleh pihak asing, yang secara tidak langsung akan dibuat sesuai dengan kepentingan mereka. Mestinya SJSN itu wujudnya menjadi wujud tanggung jawab pemerintah dalam melindungi rakyatnya sesuai perintah konstitusi. Hak sosial rakyat itu harus menjadi kewajiban pemerintah melalui APBN, sehingga pemerintah tidak lagi harus memungut iuran, memotong gaji, dan upah pekerja. SJSN itu harus menjadi program seluruh rakyat tanpa diskriminasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum.

Kehadiran UU BPJS tak jauh beda dengan UU SJSN. UU BPJS adalah turunan atau implementasi dari UU No. 40 tahun 2004 yang keberadaannya atas sponsorship kepentingan pengusaha asing. Meskipun namanya BPJS, isinya bukan tentang jaminan sosial, tetapi cara mengumpulkan dana masyarakat secara paksa, termasuk dana APBN untuk masyarakat miskin.

Dana dari ratusan juta rakyat Indonesia itu nanti disetor ke BPJS lalu dikuasakan kepada segelintir orang yang namanya wali amanah. Lembaga ini sangat independen, tidak boleh ada campur tangan Pemerintah. Nanti dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu, termasuk perusahaan asing, yang sulit dipertanggungjawabkan.

Hal itu membuat rakyat akan kehilangan hak-hak sosialnya yang harus dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, Negara menghilangkan kewajiban dari dirinya dan membebankannya ke pundak rakyat. Rakyat diharuskan menanggung bebannya sendiri dan beban sesama rakyat. Itulah prinsip kegotong-royongan SJSN yang maknanya adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya (penjelasan pasal 4).

Terlepas dari semua itu, realitas kehidupan para pekerja seharusnya menjadi referensi pemerintah dalam menentukan kebijakan perlindungan pekerja. Penolakan kaum buruh terhadap pengalihan dana JHT (Jaminan Hari Tua) dari Jamsostek ke BPJS menunjukkan belum adanya komunikasi dan sosialisasi yang baik dari pemerintah dengan kaum pekerja. Penolakan kaum buruh terhadap pemberlakuan BPJS dan ancaman untuk menarik dana JHT disebabkan belum adanya kesepahaman tentang manfaat dari BPJS.

BPJS sebenarnya dibentuk untuk melindungi kaum pekerja. Selama ini, untuk iuran ke Jamsostek perusahaan yang membayarnya. Jadi ketika pekerja diminta membayar iuran, mereka pasti menolak. Pekerja akan merasa pendapatan mereka semakin berkurang dengan adanya kewajiban membayar iuran tersebut. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja sudah sulit, bagaimaa mau memikirkan hari tua.

Ketentuan kewajiban membayar iuran yang tercantum dalam UU 40/2004 dan UU 24/2011 mungkin hal yang wajar bagi pekerja yag memiliki hasil berlebih. Namun, jika untuk pekerja yang merasa upah yang mereka terima belum bisa hidup layak, hal itu tentu akan memberatkan. Oleh karena itu, realitas kehidupan pekerja harus menjadi referensi pemerintah dalam menentukan kebijakan. O suprapto

Selasa, 31 Desember 2013

Senin, 30 Desember 2013

Minggu, 29 Desember 2013

Sabtu, 28 Desember 2013

Jumat, 27 Desember 2013

Rabu, 25 Desember 2013

Selasa, 24 Desember 2013

Senin, 23 Desember 2013

Minggu, 22 Desember 2013

Sabtu, 21 Desember 2013

Jumat, 20 Desember 2013

Kamis, 19 Desember 2013

Rabu, 18 Desember 2013

Selasa, 17 Desember 2013

Senin, 16 Desember 2013

Minggu, 15 Desember 2013

Kamis, 12 Desember 2013

Rabu, 11 Desember 2013